Pendidikan vokasi untuk menyiapkan generasi yang berkualitas tinggi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan memasuki masa bonus demografi pada tahun 2020–2030, dengan periode puncak di mana jumlah penduduk usia produktif akan dua kali lipat dari jumlah penduduk usia muda dan lanjut usia.

Dengan kata lain, jumlah penduduk usia produktif yang tinggi menunjukkan ketersediaan sumber tenaga kerja, bisnis, dan konsumen potensial yang berkontribusi pada percepatan kemajuan.

Untuk mencapai hal ini, jelas diperlukan tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil, yang dapat diperoleh melalui pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi adalah program pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja dan mampu bersaing secara global.

Pendidikan vokasi masih menghadapi banyak masalah selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Beberapa di antaranya adalah kurikulum yang tidak sesuai dengan kemajuan industri dan kurangnya kerja sama dengan bisnis dan dunia industri (DUDI).

Selain itu, SMK menjadi pilihan kedua karena keterbatasan fasilitas dan tenaga pengajar serta opini bahwa pendidikan vokasi hanya untuk siswa yang kurang berprestasi di sekolah.

Selain itu, data BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa lulusan SMK masih menduduki tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi dengan 9,88 persen cipta-kreasi.com dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Tingkat pengangguran yang rendah ini menunjukkan bahwa lulusan SMK belum memenuhi standar yang diharapkan dari dunia kerja.

Berdasarkan keadaan ini, pemerintah melihat bahwa meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi adalah salah satu cara untuk memperkuat daya saing Indonesia di era global. Akibatnya, pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang bertujuan untuk merevitalisasi pendidikan menengah kejuruan (SMK). Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut inpres tersebut, Kemendikbud diminta untuk merevitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan mengubahnya ke arah yang berdasarkan permintaan.

Inpres juga meminta revitalisasi SMK secara menyeluruh, melibatkan sebelas kementerian, gubernur, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Untuk merevitalisasi SMK, sejumlah upaya dilakukan. Misalnya, kurikulum SMK disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri dan bisnis, guru diperkuat melalui pelatihan industri, dan kerja sama antara SMK dan dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, revitalisasi dilakukan melalui pengembangan pendidikan berbasis kompetensi yang diakui oleh industri, seperti sertifikasi profesi, perubahan pada program kerja sama industri, pengelolaan dan penataan lembaga, dan peningkatan akses ke sertifikasi kompetensi.

Pada tahun 2017, sebanyak 125 SMK telah ditunjuk dengan bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, seperti pariwisata, kemaritiman, pertanian (ketahanan pangan), seni dan industri kreatif, serta 94 SMK dengan bidang keahlian lainnya yang mendukung program prioritas pembangunan nasional. Keempat sektor utama tersebut dapat menyerap banyak pekerja.

Revitalisasi pendidikan kejuruan tampaknya menguntungkan. Jumlah lulusan SMK yang bekerja terus meningkat. Pada Februari 2016, mereka tercatat sebanyak 12,37 juta, tetapi naik menjadi 13,53 juta pada 2017 dan kembali meningkat menjadi 14,54 juta pada 2018.

Selain itu, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK juga menurun sebesar 9,84% pada Februari 2016, sebesar 9,27% pada 2017, dan sebesar 8,92% pada 2018.