Inisiatif Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembangunan Demokrasi dari Desa

Beberapa waktu lalu, saya ikut serta dalam peluncuran online program KPU Desa Peduli Pemilu dan Pemilu (DP3). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pendidikan kewarganegaraan di pedesaan, dengan sasaran daerah dengan tingkat partisipasi rendah dan daerah rawan konflik. Program ini diharapkan dapat mendorong kehidupan demokratis di desa baik secara prosedural maupun substantif.

Sebagai tempat penyelenggaraan pesta politik demokratis, kampung ini tak pernah sepi. Misalnya, pemilu nasional akan diselenggarakan pada waktu yang sama pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pemilihan kepala daerah (pirkadas) dilaksanakan di 270 daerah, dan pemilihan kepala desa (pirkadez) dilaksanakan di 1.464 desa. Pilkada akan dilaksanakan di 5.996 desa pada tahun 2021.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa desa merupakan panggung demokrasi dan tempat politik praktis. Agenda politik nasional, regional, bahkan desa semuanya berhubungan dengan arena politik desa. Derajat partisipasi politik dan kemungkinan terjadinya https://imigrasitanjungpinang.com/ konflik sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik. Pendidikan kewarganegaraan di desa membentuk kehidupan demokratis di desa, baik dari segi tujuan nasional, daerah, maupun politik desa.

Kemunduran demokrasi desa dan perlunya pendidikan politik

Ada kelompok diskusi di vila saudara perempuan saya. Anak-anak muda ini berasal dari berbagai latar belakang, antara lain partai politik, LSM, mahasiswa, dan pemantau pemilu. Tema diskusi mereka berkisar pada politik, demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Saya sering ikut berdiskusi, terutama pada saat diadakannya pemilihan kepala daerah di daerah kami pada tahun 2020.

Pada tahun 2021, perbincangan lebih terfokus pada pemilihan kepala desa. Menurutnya, kehidupan demokrasi di desa banyak mengalami kemunduran. Saat ini, politik aktual di desa bercirikan politik identitas, politik uang, dan tim sukses berbayar, baik dalam pemilu, pilkada, maupun pilkades.

Demokrasi di desa yang sebenarnya kuat dalam toleransi, tenggang rasa, dan tidak mementingkan diri sendiri, namun kini mulai memudar. Situasi ini sungguh tidak tertahankan bagi mereka. Hal ini harus kita atasi dengan pendidikan politik. Bukan hanya dalam pidato, namun juga dalam politik nyata. Oleh karena itu, empat di antaranya mencalonkan diri pada Pilwali Kota 2021.

Salah satu upaya mereka dalam mengkampanyekan pemilihan kepala desa adalah dengan memberikan pendidikan politik. Pola ini mungkin tidak terlalu populer. Bagi mereka, menang dan kalah adalah hal kedua. Tujuan utamanya adalah memulihkan kehidupan demokrasi di desa yang bermartabat, toleran, dan saling menghargai.

Tentu saja banyak generasi muda di luar daerah saya yang tertarik dengan demokrasi, khususnya demokrasi desa. Membangun demokrasi di Indonesia harus dimulai dengan merevitalisasi demokrasi desa melalui pendidikan kewarganegaraan.